jacksonvillain

Tanggapi Pernyataan Luhut, Eks Penyidik KPK Minta Pejabat Pahami Esensi OTT

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Kabar Olah Raga Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan operasi tangkap tangan atau OTT bisa jadi memperburuk muka Indonesia di dunia internasional. Menyikapi hal itu, bekas penyidik senior KPK, Mochamad Praswad Nugraha, memandang Luhut tidak pahami akar dari OTT tersebut.
Praswad menerangkan OTT sebenarnya sebagai wujud tindak lanjut dari proses pengusutan whistleblowing sistem. Dia menyebutkan mekanisme itu sebagai proses di mana warga dan atau whistleblower yang memprakarsai pengusutan kasus korupsi oleh KPK sebagai pelapor ada sangkaan tindak pidana korupsi oleh petinggi negara.
"Saat ini pikirkan jika OTT itu tidak ada. Bukan mustahil keseluruhnya laporan whistleblower tidak sempat ada tindak sambungnya," kata Praswad pada Rabu 21 Desember 2022.
Pria yang umum dipanggil Abung itu menerangkan OTT berperan sebagai pintu masuk penangkalan dan pengusutan korupsi yang efisien. Karena, kata Praswad, banyak peningkatan kasus korupsi skala kecil dari OTT sebagai megaproyek kasus korupsi.
"Satu diantaranya ialah kasus korupsi dana bansos atau bantuan sosial Covid-19 yang sempat saya bereskan dahulu," tutur koordinator Indonesia Panggil 57+ itu lewat pesan tercatat.
Menyikapi pengakuan Luhut yang menyebutkan pemantauan korupsi cukup hanya proses digital, Praswad menyebutkan pembasmian korupsi tidak segampang yang digembar-gemborkan. Dia menjelaskan penerapan pemantauan digital seperti E-Katalog dan E-Procurement benar-benar ringkih dan gampang disiasati.
"Misalkan dengan mode korupsi arisan. Mode itu beberapa supplier bermufakat memenangi beberapa pihak tertentu dengan imbalan yang telah diputuskan," kata Praswad.
Bekas penyidik KPK yang lain, Lakso Anindito, sama pendapat dengan Praswad. Dia memandang OTT itu sebagai pengembangan penting dalam penegakan hukum pidana. Lakso menerangkan ada dua akar khusus diselenggarakannya OTT, yakni membuat petinggi negara takut lakukan korupsi dan sebagai pintu pembuka pengungkapan kasus korupsi.
"Sering penyidik KPK era sebelumnya yang lakukan OTT dengan nilai korupsi beberapa puluh juta jadi miliaran rupiah. Pasti sepanjang penegak hukum yang lakukan OTT memiliki integritas," kata Lakso saat dikontak Tempo Selasa 20 Desember 2022.
Lakso menjelaskan proses OTT yang sudah dilakukan oleh KPK tidak simpel dan bermain-main. Dia menerangkan proses itu diawali proses dari pengawasan yang ketat sampai pada akhirannya penyidik harus percaya dengan bukti permulaan yang ada saat sebelum lakukan OTT.
"Jadi OTT bukan asal-asalan asal sadap," kata Sekretaris Jenderal IM57+ itu.
Awalnya, Luhut menjelaskan OTT bisa jadi memperburuk citra Indonesia di mata negara lain. Jalan keluarnya, dia mempromokan gagasan digitalisasi pemantauan untuk penangkalan antikorupsi.
"OTT itu tidak baik sebetulnya buat negeri ini. Buruk sekali, getho. Tetapi jika digitalize siapakah yang ingin menantang kita," kata Luhut dalam sebuah acara di Jakarta pada Selasa 20 Desember 2022.
Nilai harta kekayaannya ini jadikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Bijakin sebagai petinggi paling kaya antara 39 pimpinan SKPD DKI.
Menurut Ubeid, cerita Luhut masalah OTT itu dapat diartikan sebagai pembenaran lakukan tindak pidana korupsi.
KPK mengambil alih 6 buah koper sesudah lakukan pemeriksaan di Gedung DPRD Jawa Timur di Surabaya di kasus Sahat Tua Simanjuntak
Beberapa saksi yang dicheck KPK dalam kasus Sudrajad Dimyati ini sebagai seorang beskal, cleaning servis, sampai influencer.
Penglihatan Luhut masalah OTT yang jadi memperburuk citra Indonesia dipandang salah oleh praktisi antikorupsi. Luhut dipandang kurang rekomendasi bacaan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kecelakaan pada project Kereta Cepat Jakarta-Bandung terjadi murni karena human error.
KPK mendapat tanda bukti kasus suap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Bijakin menyebutkan salah isi data Laporan Harta Kekayaan Pelaksana Negara selesai dipastikan sebagai petinggi paling kaya.
Menurut Luhut, usaha digitalisasi membuat sela korupsi makin tertutup.
Kepala Satpol PP DKI Bijakin menyebutkan ada kekeliruan pengisian data harta kekayaan dalam mekanisme LHKPN. Harta kekayaannya terdaftar raih Rp 24 miliar.